APBN Utamakan Keputusan Politik, Pengamat Tidak Yakin Pembatasan BBM Bisa Berjalan Efektif
JAKARTA,quickq是什么东西 DISWAY.ID--Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kini saing silang pendapat soal pembatasan pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Menurut pernyataan Menko Marves Luhut, pemberlakukan kebijakan ini perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan kriterianya.
BACA JUGA:Silang Pendapat Menteri Jokowi Soal BBM Bersubsidi Akan Dibatasi Pada 17 Agustus, Begini Kata Menko Airlangga
BACA JUGA:Mulai 17 Agustus 2024 BBM Subsidi Siap Dibatasi, Cuma Mobil Ini yang Boleh Isi Bensin Pertalite
"Pertamina sudah menyiapkan, sekarang kita hanya berharap 17 Agustus nanti sudah bisa mulai," Ujar Luhut dilansir dari akun Instagram resminya pada Rabu 10 Juli 2024.
Bukan tanpa alasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I 2024 mengalami defisit yakni Rp7,3 triliun atau setara 0,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Terlebih lagi, subsidi energi dalam juga diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Namun menurut Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti, rencana pembatasan BBM ini diragukan dapat berjalan secara efektif. Pasalnya, manajemen APBN cenderung lebih mengutamakan keputusan politik jika dibandingkan dengan kepentingan ekonomi.
BACA JUGA:BBM Pertalite Bakal Dibatasi Bulan Depan, Pertamina: 4,6 Juta Kendaraan Sudah Terdaftar
BACA JUGA:BPH Migas Gandeng Pemprov Maluku dan Papua Kawal BBM Subsidi Tepat Sasaran
"Manajemen APBN cenderung tidak disiplin dan objektif, dan lebih mengutamakan keputusan politik," Ujar Yayan dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 13 Juli 2024.
Sementara itu, rencana pembatasan pemberian subsidi BBM ini sendiri sudah dibantah dengan tegas oleh Menko Airlangga Hartanto.
Menurut pernyataan Menko Airlangga, yang menjadi fokus utama Pemerintah saat ini adalah mencari cara untuk mengurangi kadar sulfur di udara.
BACA JUGA:BPH Migas Cek Kesiapan BBM Satu Harga di Wilayah Timur Indonesia
- 1
- 2
- »
(责任编辑:综合)
- Vape dengan Obat Keras dalam Kasus Jonathan Frizzy, Apa Itu Etomidate?
- PKB Santai, Belum Tetapkan Deadline Buat Anies untuk Cari Dukungan Partai Lain
- SIM Keliling Jakarta: Cara Mudah Perpanjang SIM dengan Mudah dan Cepat
- Telkom dan Palo Alto Networks Berkolaborasi untuk Perkuat Keamanan Siber
- Jam Minum Kopi yang Paling Tepat Menurut Dokter
- Bayar Angkot Pakai Tutup Botol Plastik, Bapak
- FOTO: Semarak Times Square Jelang Perayaan Malam Tahun Baru
- Ada Investor yang Buang 4,6 Juta Lembar Saham NINE, Ternyata Ini Tujuannya
- DPR: Usut Tuntas Perdagangan Perempuan WNI ke Tiongkok
- Jangan Takut Sama Baunya, Ini 7 Manfaat Tak Terduga Makan Petai
- Berkaca Sarinah, Pemprov DKI Revitalisasi Pasar Tanah Abang Buntut Sepi Pengunjung
- Ke Mana Orang
- Menkominfo Tegaskan Konten Hoaks Akan Langsung Ditakedown Dalam Waktu 1x24 Jam
- BPIP Gandeng Pemkab Klaten dan Universitas Diponegoro Kuatkan Ideologi Pancasila
- 7 Ikan Terbaik untuk Penderita Diabetes, Bisa Cegah Komplikasi
- Febri Diansyah Pasang Badan Buat Putri Candrawathi: Saya Punya Empat Bukti Kekerasan Seksual!
- Demokrat Resmi Merapat, Dukungan untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024 Makin Kuat
- Syarat Putin Mau Ketemu Zelenskiy, Ini Bocoran Kremlin
- Kenali Tanda Awal Serangan Jantung Seperti yang Dialami Ricky Siahaan
- Berkaca Sarinah, Pemprov DKI Revitalisasi Pasar Tanah Abang Buntut Sepi Pengunjung